Raperda APBD 2019 Disetujui, Belanja Daerah Rp. 3,1 Triliun

BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2019 dalam sidang paripurna yang digelar di gedung DPRD setempat, Senin (19/11). Dalam Raperda tersebut, belanja APBD tahun 2019 yang diajukan pemkab sebesar Rp. 3,125 Triliyun. Setelah disetujui, Raperda APBD akan segera dikirim ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). “Raperda APBD 2019 Kabupaten Banyuwangi selanjutnya akan kami kirim kepada Gubernur Jatim untuk dievaluasi,” kata Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara usai memimpin Paripurna. Hadir dalam paripurna, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan segenap jajaran SKPD. Dalam kesempatan itu, Badan Anggaran DPRD melaporkan komposisi Raperda APBD 2019 adalah sebagai berikut. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 2,170 triliyun, dengan rincian: pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan Rp. 571,69 miliyar, dana perimbangan diproyeksikan sebesar Rp. 2,92 triliyun, dan lain-lain pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 505,95 milyar. Pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 85 milyar. Serta, belanja daerah diproyeksikan sebesar 3,125 triliyun. “Jumlah belanja daerah ini meningkat dari tahun sebelumnya, yang sebesar Rp. 2,9 triliyun,” kata Ketua Badan Anggaran DPRD, Yusieni, saat membacakan laporannya. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengucapkan apresiasi tinggi kepada dewan yang telah menyetujui Raperda tersebut. “Atas nama pribadi dan eksekutif, kami mengucapkan terimakasih. Dengan persetujuan Dewan atas Raperda APBD ini berarti kita telah berhasil menetapkan produk hukum daerah yang menjadi landasan penganggaran semua kegiatan pembangunan daerah pada 2019 nanti. Semoga yang kita rencanankan bisa berjalan dengan baik,” kata Anas. Terkait belanja daerah, Anas pun menjelaskan prioritasnya di tahun 2019 nanti. “Kita fokuskan untuk hal yang terkait kepentingan rakyat. Semua anggaran yang tidak untuk kepentingan rakyat, akan kita mampatkan bahkan kita potong hingga 50 persen,” tegasnya. Menurut Anas, APBD 2019 akan fokus pada empat hal. Yakni, pengembangan SDM, infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi kreatif. Untuk pengembangan SDM, kata Anas, pada 2019 nanti pemkab akan banyak menggelar pelatihan penguatan SDM perempuan dan anak-anak muda. Tak ketinggalan juga pelatihan bagi para guru. “Pelatihan guru ke depan akan kita dorong tidak hanya tentang pendidikan, tapi juga bekal entrepreneurship,” kata Anas. Terkait infrastruktur, Anas mengatakan pihaknya akan fokus pada dua hal. Yakni, pelebaran jalan di akses tertentu dan penyelesaian akses perdesaan. “Dua hal ini akan jadi prioritas infrastruktur di tahun 2019. Maka tahun depan akan sangat banyak penyelesaian akses perdesaan,” ungkapnya. Selanjutnya, pihaknya juga terus melakukan penguatan dan mendorong percepatan pelayanan publik. “Saat ini, kami terus mendorong seluruh desa agar segera bertransformasi menjadi Smart Kampung. Sekarang, 172 desa di Banyuwangi juga sudah teraliri fiber optic. Semua ini kami lakukan semata-mata untuk mendorong percepatan pelayanan publik,” ujarnya. Sementara penguatan ekonomi masyarakat akan dilakukan melalui berbagai program. Salah satunya, membuka jurusan entrepreneurship di SMK. “Camat-camat juga kami minta untuk memfokuskan ABPDes pada pengembangan SDM dan ekonomi kreatif. Desa jangan hanya belanja batu, dan semen. Desa juga harus mampu menyediakan sarana yang menunjang ekonomi kreatif warganya,” pungkasnya. (*)