RPJMD 2016-2021, Bupati Anas Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Hingga 7,48 Persen

BANYUWANGI – Pada periode kepemimpinannya yang kedua, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas kembali menegaskan target pembangunan daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Dalam RPJMD tersebut Anas menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 7,48 persen.

“Berdasarkan baseline capaian kinerja selama 5 tahun terakhir, kapasitas fiskal dan sdm daerah, serta tantangan dan peluang kedepan, maka berbagai program pembangunan daerah tahun 2016-2021 ditargetkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 7,36-7,48 persen,” kata Bupati Anas saat  menyampaikan nota pengantar pengajuan rancangan peraturan daerah (Raperda) 2016-2021) di Gedung DPRD Banyuwangi, Kamis (2/5).

Untuk mencapai target terbut, Anas pun menuangkan strategi pembangunannya lewat penguatan strategi dengan fondasi  9 fokus prioritas. Fokus prioritas tersebut adalah 2 prioritas wajib yaitu peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, 3 prioritas unggulan yaitu pertanian, pariwisata, dan ukm, serta 4 prioritas penunjang yaitu infrastruktur, perlindungan sosial, lingkungan hidup, dan birokrasi.

Pada prioritas wajib yakni bidang pendidikan dan kesehatan, kata Anas, pembangunan diarahkan tidak hanya peningkatan aksesibilitas layanan tetapi lebih fokus pada peningkatan kualitas. Targetnya, dalam lima tahun kedepan, seluruh layanan pendidikan dan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta seluruhnya harus terakreditasi.

“Ini untuk menjamin kualitas layanan, kualitas sarana prasarana, dan SDM yang kompeten sehingga indeks kepuasan layanan dapat ditingkatkan,” ujar Anas.

Selanjutnya, di bidang pertanian, pembangunan diprioritaskan pada penambahan infrastruktur jaringan irigasi dan waduk guna mendukung sistem penyediaan air antar wilayah. Alih fungsi lahan juga menjadi perhatian khusus melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang dan rehabilitasi lahan. perda 8 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (rtrw) 2012-2032, yang secara detail mengatur tentang pembagian zonasi wilayah harus dipedomani semua pihak.

“Kami juga mendorong pertanian organik yang ramah lingkungan serta peningkatan peran penyuluh untuk peningkatan produksi dan produktifitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan,” cetus Anas.

Untuk mendorong perekonomian, pemerintah daerah juga akan menggenjot bidang pariwisata dimana sektor ini akan  menjadi generator bagi bergeraknya UMKM dan investasi di banyuwangi.  “Sektor usaha mikro kecil dan menengah (umkm) merupakan sabuk pengaman yang mampu menjadi pilar pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. ekonomi kreatif kedepan diharapkan mampu mengintegrasikan pertanian-pariwisata-umkm, menguatkan kualitas dan pemasaran produk untuk mendorong daya saing ekonomi,” papar Bupati lulusan Harvard School of Government ini.

Program Pengentasan kemiskinan, lanjut Anas juga akan  terus diupayakan melalui private partnership untuk memperluas jangkauan penurunan angka kemiskinan yang ada di masyarakat. Program-program pemberdayaan warga miskin menjadi prioritas untuk ditingkatkan melalui bantuan modal kerja dan pelatihan-pelatihan. “Kami juga mengoptimalkan UGD Kemiskinan untuk menjaring masyarakat miskin agar segera mendapatkan penanganan,” kata Anas.

Pada Raperda RPJMD, peningkatan SDM perempuan dan pemuda juga menjadi perhatian utama pembangunan. Hal ini tidak lepas dari jumlah penduduk perempuan yang mendominasi di Banyuwangi dan pemuda sebagai motor potensial penggerak pembangunan daerah. “Salah satunya kami mewajibkan dana desa sebesar 10 persen untuk dialokasikan bagi kegiatan pemberdayaan perempuan dengan mainstreaming gender. Sedangkan bagi pemuda pelatihan-pelatihan kewirausahaan pemuda secara terintegrasi akan terus difasilitasi supaya para pemuda banyuwangi lebih mandiri.” kata Anas.

Sebagai pilar utama untuk menggerakkan ekonomi dan investasi bidang infrastruktur juga menjadi prioritas pembangunan.  pembangunan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan konektifitas  antar wilayah (pusat-hinterland) serta penurunan disparitas (kesentangan) antar wilayah yang diintervensi melalui pemerataan alokasi pembangunan.

“infrastruktur transportasi kedepan diintegrasikan dan diperkuat dengan keberadaan bandara blimbingsari dan pelabuhan tanjungwangi. namun karena luasnya coverage wilayah kabupaten banyuwangi saat ini, pemerintah daerah terus berupaya membangun komunikasi untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” tutur Anas.

Terakhir teknologi informasi (TI) juga akan terus dikembangkan sebagai instrumen peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Tidak hanya dalam penyediaan informasi yang real time pemanfaatan IT menjadi  instrumen untuk pengambilan keputusan, dan keterbukaan serta peningkatan partisipasi publik. “Banyuwangi baru saja meluncurkan Smart Kampung yang akan menjadi kendaraan percepatan kemajuan bagi desa serta mewujudkan pelayanan publik terbaik bagi warga,”  ujar Anas.

Pada kesempatan tersebut Anas juga menyampaikan beberapa target pemabngunan lainnya diantaranya tingkat pengangguran terbuka 1,17 persen, indeks pembangunan manusia 71,5, menurunkan angka kemiskinan pada posisi 7,9 persen, indeks pembangunan gender 89,11, indeks kualitas lingkungan hidup 69, dan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah 77,78. (humas)