SAKIP Banyuwangi Diusulkan Raih A di Kemenpan-RB

take home pay pegawai berbasis kinerjanya. Tunjangan kinerja setiap jabatan juga akan berbeda bergantung pada beban kerjanya. Ini nanti akan dilaksanakan di tingkat kementerian dan lembaga, lalu segera diaplikasikan ke daerah," jelas Asman.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB M Yusuf Ateh menjelaskan bahwa pada tahun ini ada dua kabupaten se-Indonesia yang diusulkan ke Kemenpan RB untuk meraih poin A. "Banyuwangi salah satu kabupaten yang diusulkan meraih SAKIP A," kata Ateh.

Penilaian SAKIP telah dimulai tahun ini. Namun untuk pengumumannya, direncanakan akan dilakukan pada Maret 2017 mendatang. Menurut Ateh, selama ini belum ada kabupaten yang meraih SAKIP A. Tahun lalu daerah yang meraih SAKIP A hanya dua provinsi dan satu pemerintah kota.

Pada 2015, SAKIP Banyuwangi meraih nilai BB. Meski demikian, Banyuwangi merupakan yang terbaik di Jawa Timur. Menurut Ateh, secara kasat mata Banyuwangi sudah bagus, layak harus mendapat nilai A. 

'Kebijakan-kebijakan Banyuwangi berasaskan manfaat. Ini bisa dilihat dari kebijakan Banyuwangi yang memberikan banyak manfaat untuk masyarakat," kata Ateh. 

Ateh mengatakan, pihaknya sangat mendorong dan membenahi Banyuwangi bisa mendapat SAKIP A. Ini agar bisa menjadi percontohan bagi daerah-daerah lainnya.

"Nanti kan bisa dicontoh oleh daerah-daerah lainnya," kata Ateh.

Menurut Ateh, daerah yang memiliki SAKIP A, memiliki nilai 80 ke atas. merupakan daerah yang efektif mengeluarkan anggaran. Penggunaan anggaran jelas untuk apa. Selain itu, kepala dinas dan pegawai negeri sipil (PNS), memiliki target dalam bekerja.

"Nilai ini bukan seperti lomba. Tapi sejauh mana, daerah itu mampu memanfaatkan anggarannya efektif untuk masyarakat. Serta aparaturnya punya ukuran yang jelas, targetnya apa," tambah Ateh. (*)