Survei LSI, 91,4 Persen Masyarakat Puas Kinerja Pemkab Banyuwangi

BANYUWANGI –  Untuk mengukur kepuasan masyarakat atas kinerja aparat birokrasi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menggandeng lembaga survei independen. Hasilnya sebanyak 91,4 persen masyarakat menyatakan puas atas kinerja pemerintah daerah di ujung timur pulau jawa ini.

Pada survei ini Pemkab Banyuwangi menggandeng Lembaga Survei Indonesia (LSI). LSI melakukan survei dengan periode 1-5 Oktober 2015. Metode yang digunakan adalah random sampling dengan responden sejumlah 440 orang.

Hasil survey tersebut telah dipresentasikan LSI di hadapan seluruh kepala SKPD, Camat dan lurah, di Aula Rempeg, Jumat (16/10).  Dari hasil paparan tersebut, diketahui bahwa kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemkab dalam mengatasi permasalahan di kabupaten dinilai sangat berhasil dan cukup berhasil mencapai 88,6 persen penduduk.

Sedangkan secara umum kepuasan masyarakat terhadap kondisi umum di Kabupaten Banyuwangi juga mengalami peningkatan dibandingkan survei terakhir yang dilakukan pada April 2015. Di bidang keamanan sebanyak 93 persen responden menyatakan keamanan di Banyuwangi dalam kondisi sangat baik dan baik. Kondisi penegakan hukum dianggap sangat baik atau baik sebesar 70, 2 persen, sebelumnya hanya 61,1 persen.

“Keadaan ekonomi dinilai sangat baik dan baik sebesar 59,8 persen meningkat dari bulan April yang hanya 44,8 persen dan keadaan politik dinilai sangat baik atau baik oleh 66,1 persen responden dari sebelumnya yang hanya 39,5 persen,” kata Rully.

Sementara itu terkait kondisi perkembangan usaha dan bisnis responden yang menyatakan bisnisnya berkembang sebanyak 59,5 persen dan yang menyatakan bisnisnya sangat berkembang sebesar 4,8 persen. “Namun untuk jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan baru 43,4 persen yang menyatakan sangat cukup atau cukup, sisanya lebih dari 50 persen masih manyatakan kurang. Begitu juga dengan kepuasan masyarakat dalam upaya pemerintah menangani pengangguran baru 45,5 persen yang menyatakan puas. Ini menjadi beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah,” ujar Rully.

Selanjutnya penilaian masyarakat terhadap kondisi infrastruktur dalam setahun terakhir seperti jalan-jalan angkutan darat, udara, laut, sungai, jembatan, pelabuhan, bandara dan telekomunikasi cukup memuaskan dimana 62,5 persen responden menyatakan sangat baik atau baik. Secara khusus untuk kondisi jalan kabupaten, dinilai sangat bagus oleh responden sebanyak 75,9 persen dan sangat bagus 14,3 persen. Kondisi jembatan yang menghubungkan antar desa atau kecamatan, 70 persen responden menjawab kondisinya cukup baik.

Pada survei kali ini LSI juga mengukur citra Banyuwangi di mata mayarakat. Hasilnya 93 persen masyarakat menyatakan bangga menjadi warga Banyuwangi. “Kebanggaan masyarakat akan daerah terus meningkat di setiap periode survei yang kami lakukan,” cetus Rully.

Secara khusus LSI juga mengukur kepuasan masyarakat terhadap even Banyuwangi Festival. Mayoritas masyarakat ebanyak 89,2 persen menyukai semua rangkaian B-Fest dan menginginkan tahun depan diadakan lagi. Di antara puluhan even B-Fest yang paling banyak dihadiri oleh masyarakat adalah International Tour de Ijen, Gandrung Sewu dan Banyuwangi Ethno Carnival (BEC).

“Untuk lampu penerangan jalan umum (LPJU) di Kabupaten Banyuwangi, sebanyak 81,4 persen responden menyatakan kondisinya cukup bagus dan 9,1 persen sangat bagus. Namun masih ada angka sebesar 22 persen yang menyatakan kurang puas dengan kondisi penerangan jalan,” imbuh Rully.

LSI juga memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap penanganan masalah yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi. Untuk penanganan masalah fasilitas kesehatan dan pengobatan, 84,8 persen menyatakan sangat puas atau cukup puas. Masalah pendidikan 80,9 persen cukup puas atau sangat puas, mempermudah pelayanan kantor bagi masyarakat 73, 2 persen cukup puas dan sangat puas, memberantas praktek korupsi di pemda 51,4 persen menyatakan cukup puas dan sangat puas.

“Sedangkan untuk pelayanan administrasi publik mayoritas masyarakat menilai cukup mudah untuk mengurus berbagai surat-surat. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap petugas pelayanan publik 80 persen responden menyatakan puas baik di tingkat, desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Pengurusan kartu keluarga 68,6 persen responden menyatakan mudah, KTP 64,7 persen dan akta 57,5 persen. Namun masih 15 persen responden yang menyatakan kurang puas terhadap pengurusan KK, dan 12 persen kurang puas terhadap akta” cetus Rully.

Menanggapi hasil survey tersebut, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas langsung meminta Kepala Dinas Pendudukan untuk segera memperbaiki layanan pengurusan surat kependudukan. Begitu juga dengan penerangan jalan, Bupati Anas langsung meminta Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan agar menata ulang lampu-lampu penerangan di sejumlah ruas jalan.

“Meski sebagian besar hasilnya menunjukkan peningkatan yang signifikan, masih ada masyarakat yang merasa belum terlayani dengan baik. Ini menjadi PR bagi pemkab. Kami pun akan membuka kotak pengaduan di setiap kantor pelayanan publik dan juga di setiap SKPD,” kata Anas.  

Ditambahkan Anas, survei kepuasan publik ini dilakukan secara berkala sebagai cara untuk  mengevaluasi kinerja aparat pemerintah. Ini juga untuk mengukur sejauh mana keberhasilan SKPD dalam menjalankan program-programnya. “Dengan adanya survei ini maka SKPD tidak bisa ngeles lagi, karena survey ini merupakan hasil persepsi rakyat yang dirasakan dan didapat dari pengalamannya,” kata Anas.

Survei juga dilakukan sebagai cara untuk merubah mindset PNS menjadi birokrasi yang customer oriented. Dimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Bukan lagi sekadar meningkatkan layanan publik, tapi kita ingin menciptakan birokrasi yang profesional seperti perusahaan swasta dimana kepuasan cutomer menjadi tujuan utama dari pelayanan publik,” ujar Anas. (Humas Protokol)