Tertarik E-KTP dan Pemberdayaan Perempuan, DPRD Trenggalek Kunjungi Banyuwangi

BANYUWANGI – Tertarik akan kesiapan Banyuwangi menjalankan program nasional e-KTP (KTP elektronik), sebanyak 26 anggota DPRD Kabupaten Trenggalek melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Banyuwangi, Selasa (14/2). Rombongan yang yang terdiri dari Komisi I dan Komisi IV tersebut, diterima langsung oleh Wabup Yusuf Widiatmoko dan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekda) Sukandi. Turut mendampingi Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Sudjani, Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), dan anggota Komisi I DPRD, Nasiroh.

Pimpinan rombongan DPRD tersebut,  menjelaskan bahwa kedatangan Komisi I DPRD Trenggalek ke Bumi Blambangan ini untuk melihat secara dekat sekaligus belajar pelaksanaan e-KTP. Mulai dari bagaimana menyiapkan kemampuan perangkat kecamatan sebagai tenaga operatornya, perangkat yang dibutuhkan hingga maintenance perangkatnya. “Komisi I ingin mengetahui lebih jauh bagaimana kesiapan pemkab Banyuwangi melaksanakan e-KTP. Mengingat kabupaten lain yang sudah melaksanakan juga masih terkendala banyak hal, sementara di sini kelihatannya sudah bisa berjalan dengan baik,” tutur Ketua DPRD Trenggalek.

Menanggapi hal tersebut, Sekkab Sukandi menjelaskan bahwa sejak 15 Desember 2010 di Banyuwangi telah diberlakukan pencetakan KTP berbasis kecamatan. Yakni pembuatan KTP yang bisa dilayani di tingkat kecamatan, tanpa pemohon harus datang ke Kantor Dispendukcapil. Ditambahkan Sukandi, sebelum pelaksanaannya para petugas operator di tiap kecamatan secara khusus mendapatkan pelatihan dari Dinas Perhubungan dan Komunikasi (Dishubkom). “Selain itu kami juga memberikan insentif bagi operator di tiap kecamatan sebesar Rp 200 ribu per bulan,” ungkapnya.

Kepala Dispendukcapil, Sudjani menambahkan bahwa terkait penerbitan e-KTP, pemkab berencana awal Maret akan memulai melaksanakan program dari pusat ini. Secara teknis, masyarakat yang telah didata Dispendukcapil akan mendapat pelayanan e-KTP. Warga akan datang ke tempat pembuatan e-KTP yang telah ditunjuk, dengan menunjukkan data lalu akan diambil sidik jarinya dan difoto sesuai data dan harus datang sendiri tidak boleh diwakilkan,”terang Sudjani. Untuk perangkat e-KTP ini, terang Sudjani peralatannya dengan sistem mobile. “Mengingat penduduk Banyuwangi memiliki KTP baru 80 persen saja. Jemput bola dengan cara mobile ini nantinya akan kami prioritaskan untuk kawasan yang jauh dari pusat kecamatan, seperti Sukamade,” jelasnya.

Setelah puas berdialog seputar pelaksanaan e-KTP, giliran berikutnya Komisi IV yang salah satunya membidangi masalah pemberdayaan perempuan menanyakan kiprah perempuan Banyuwangi dan bagaimana pemkab memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Menjawab pertanyaan ini, Dokter Ivan, Sekretaris BPPKB, bersama Nasiroh, anggota Komisi I DPRD Banyuwangi menerangkan di Banyuwangi, perlindungan terhadap perempuan dan anak, telah dilakukan. Selama tahun 2011 telah dilakukan pendampingan terhadap 12 kasus yang melibatkan perempuan dan anak. (Humas & Protokol)