Tim Penilai Unit Pelayanan Publik Percontohan Provinsi Jatim Kunjungi Banyuwangi

Nilai Pelayanan Publik BKD dan Dispenda Banyuwangi

BANYUWANGI –Tim Penilai Unit Pelayanan Publik Percontohan Provinsi Jawa Timur turun langsung ke Banyuwangi untuk melihat  berjalannya pelayanan publik di kota paling ujung timur Pulau Jawa ini, Rabu (25/9). Dua SKPD yang ketiban sampur untuk dinilai antara lain Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) serta Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Usai kunjungan  di 2 satker tersebut, Ketua tim Donatus Manang yang datang bersama dua rekannya, diterima oleh Asisten Pemerintahan Choiril Ustadi di aula Rempeg Jogopati. Di depan audiens yang hadir, Donatus mengatakan, metode penilaian yang digunakan adalah memotret kondisi di lapang. “Yang kami nilai diantaranya visi, misi dan mutu pelayanan, standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan, SDM, dan sarana prasarana. Juga pengaduan masyarakat, hasil survey tingkat kepuasan masyarakat, dan sistem informasi mengenai produktifitas pencapaian sistem pelayanan,”terang Donatus.

Dalam pertemuan yang dihadiri para kepala satker dan camat itu, tim memaparkan  hasil temuannya di lapang.  Ada beberapa point yang dinilai sudah baik dan ada pula yang masih perlu perbaikan di sana-sini. BKD misalnya. SDM BKD dinilai sudah mengacu pada penetapan kode etik pelayanan. Begitu pula dengan ruang arsip yang penataannya sudah bagus, serta  sarana pengaduan yang sudah memenuhi syarat, dimana terdapat kotak saran yang sudah dilengkapi sistem pemanfaatan Information Technology (IT).  Demi perubahan ke arah yang lebih baik, tim juga  memberikan masukan pada BKD agar sistem absensi dengan menggunakan finger print (sidik jari) dihidupkan kembali. Selain itu areal parkir juga disarankan untuk dirapikan dan perlu ada petugas parkir. Sementara tampilan gedung BKD yang sudah tua diminta untuk dipertimbangkan peremajaannya.

Sedangkan di Dispenda,keberadaan  drive thru khusus untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mendapatkan ponten yang tinggi, sama halnya dengan inovasi dibentuknya tim 10, yang dianalogikan tim penilai sebagai ‘debt collector’. “Kami mengapresiasi dibentuknya Tim 10, yang salah satu tugasnya adalah menertibkan reklame,” tutur Donatus. Pelayanan pengaduan pun dinilai  sudah berjalan dengan baik, dan banner visi misi pelayanan sudah terpampang di ruang pelayanan. “Ini menunjukkan, Dispenda sudah siap bersaing dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat),” seloroh Donatus. Untuk Dispenda, Donatus memberikan masukan  demi memudahkan pelayanan pada masyarakat. “Coba tambahkan counter di tingkat kelurahan, sehingga cost yang dikeluarkan tidak terlalu banyak,”saran pria yang banyak berkecimpung di dunia perguruan tinggi tersebut.

Perlu diketahui, sesuai dengan program pemerintah provinsi, tiap tahun selalu ada penilaian pelayanan publik berprestasi. Tiap daerah diharapkan bisa memunculkan  satu atau dua icon unggulan untuk pelayanan publiknya. Tahun ini total ada 40 unit pelayanan se-Jatim yang bersaing sebagai pelayan publik berprestasi. Nantinya yang masuk nominasi ada 15 unit yang memperebutkan 2 kategori . Kategori terbaik 5 unit dan kategori baik 10 unit.  Kabupaten/Kota yang menjadi jawara, akan menerima penghargaan langsung dari Gubernur Jatim, yang penyerahannya dilakukan bertepatan dengan HUT Korpri pada 29 November mendatang. (Humas & Protokol)