Wabup Minta Pemerintah Terus Melaksanakan Progam KB

Wabup Minta Pemerintah Terus Melaksanakan Progam KB

BANYUWANGI – Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widiyatmoko mengingatkan pemerintah tidak berpuas diri terhadap keberhasilan program kependudukan Kabupaten Banyuwangi, yang lebih rendah dari nasional maupun provinsi. Karena, meski sudah rendah jika tidak dikendalikan akan bisa naik lagi pertumbuhan penduduknya. Hal itu disampaikan Wabup saat membuka Rapat Kerja Daerah Program KB Nasional di Pendopo Shaba Swagata, Rabu (24/6).

Dikatakan Wabup, hasil sensus penduduk (SP) 2010 keberhasilan pelaksanaan kependudukan dan KB di Kabupaten Banyuwangi jauh lebih rendah dari tingkat nasional dan provinsi. Namun demikian setiap tahunnya terjadi kelahiran bayi sebanyak 23.582 ribu. “Itu artinya, setiap bulan terjadi kelahiran 1.965 dengan kata lain setiap hari terjadi 65 kelahiran. Oleh karena itu kita harus tetap berupaya dan bekerja keras secara cerdas untuk dapat melaksanakan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga dengan sebaik-baiknya supaya kenaikan jumlah penduduk dapat kita kendalikan dan kesejahteraan masyarakat dapat kita tingkatkan,” Wabup.

Apabila jumlah penduduk membengkak, lanjut Wabup, maka akan berdampak makin tingginya biaya hidup di masyarakat. Diantaranya, tingginya biaya kesehatan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidup lainnya. Maka dari itu, kata Wabup, untuk terus melaksanakan program kependudukan dan KB ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Diantaranya peningkatan usia perkawinan pertama perempuan menjadi di atas 21 tahun. Peningkatan kesetaraan ber KB, penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15 – 19 tahun. Serta pendataan keluarga dan penguatan pemanduan kebijakan kependudukan. “Dengan begitu kita tetap bisa bertahan pada jumlah penekanan kelahiran pendudukk,” pungkas Wabup.

Sementara itu, Kepala Badan Pembedrdayaan Perempuan dan KB (BPPKB), Moch Pua Jiwa menambahkan, jumlah penduduk Banyuwangi berdasarkan SP 2010 sebesar 1.569.180 jiwa. Dengan luas dan jumlah yang demikian besar maka BPPKB memegang peranan yang sangat penting dan urgent untuk menekan jumlah tinggi keberhasilan kependudukan di Banyuwangi ini.  Selama dua tahun terakhir kesertaan ber –KB atau contraceptive Prevalence Rate (CPR) mencapai 73,6 persen. “Melalui rakerda tahun 2015 ini kami harapkan dapat meningkatkan dan memperkokoh penguatan jaringan pelayanan KB yang terus dibangun,” kata Pua Jiwa.  

Rakerda Program KB Nasional ini digelar Badan Pembedrdayaan Perempuan dan KB dan diikuti seluruh SKPD dan Camat se Kabupaten Banyuwangi. Juga dihadiri Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur Edy Aries Manto dan  Balai Diklat KKB Jember. (Humas Protokol)