Walikota Probolinggo Adopsi Sistem Keuangan Daerah Banyuwangi

BANYUWANGI – Kepiawaian Banyuwangi dalam mengelola keuangan lewat  Sistem Informasi  Keuangan Daerah  (SIKD) menarik Pemerintah Kota Probolinggo untuk bermitra menjalin kerja sama dengan Banyuwangi. Kerja sama yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU), ditandatangani langsung Walikota Probolinggo, Hj Rukmini bersama Bupati Abdullah Azwar Anas, di Pendopo, Kamis malam (29/1).

MoU ini langsung ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama (PKS) antar kedua pemerintah ini. Diantaranya berisi, pihak kesatu dalam hal ini Pemkab Banyuwangi akan memberikan pelatihan, aplikasi pelaksanaan sistem informasi manajemen perencanaan dan memberikan konsultasi dan pendampingan terkait implementasi sistem ini. Sementara pihak kedua, Pemkot Probolinggo mendapatkan semua yang akan dilakukan pemkab Banyuwangi.   

Dalam kesempatan itu, Walikota Probolinggo Hj Rukmini menyampaikan, besar keinginannya untuk mengadopsi segala potensi yang dimiliki Banyuwangi. Mulai Sistem Informasi Perencanaan pembangunan Daerah dan Pemanfaatan Sistem Informasi Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah. “Kami akan ambil aplikasinya untuk kami adopt ke Probolinggo. Harapan kami dengan letak geografis yang hampir mirip ini, Probolinggo bisa seperti Banyuwangi,” kata Hj Rukmini yang sebelumnya juga isteri Walikota Probolinggo dua periode berturut-turut.

Walikota Probolinggo Hj Rukmini datang ke Banyuwangi didampingi Sekda Daerah Kota Probolinggo, Drs H Johny Hariyanto beserta pejabat teras lainnya. Kedatangan rombongan ini disambut istimewa Bupati Abdullah Azwar Anas, bersama Ny Dhani Azwar Anas, Wabup Yusuf Widiyatmoko, Sekkab Slamet Kariyono dan seluruh pejabat terkait, di Pendopo kabupaten.

Sekedar diketahui, Banyuwangi telah menggunakan  Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sudah lama. Bahkan Banyuwangi dianggap salah satu daerah yang sukses dengan pengelolaan keuangannya dengan menggunakan IT (Information  Technology) dan bisa langsung dipantau E – Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat.  Sistem SIKD tidak hanya e-audit saja, tapi juga tercakup di dalamnya Rencana Anggaran dan Laporan Akuntabilitas (RAL), Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan kedepan E-Admin (Pelayanan surat menyurat), Sistem Kepegawaian (Simpeg) dan Sistem Kependudukan (Simduk) juga akan dimasukkan kedalamnya. (Humas & Protokol)